Jokowi Teken Dana Abadi Pesantren, RMI Kota Malang : Dana Itu Bisa Jadi Bumerang

  • Whatsapp

MALANG – 2 September 2021 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres Nomor 82 Tahun 2021 yang mengatur tentang dana abadi pesantren.


Namun, KH Achmad Shampton Masduqie, selaku ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU Kota Malang menilai, hadirnya dan abadi untuk pesanten bisa menjadi ‘bumerang’ untuk pesantren itu sendiri.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, nantinya pesantren akan dituntut dengan laporan administrasi yang justru berpotensi ‘meribetkan’ para pengasuh.
“Mau tidak mau pesantren juga dituntut untuk memperbaiki sistem,” terang gus Shampton


Beliau menambahkan bantuan tersebut disatu sisi bermanfaat, disisi lain juga ancaman atas pola ketergantungan terhadap pemerintah. “sudah berabad abad pesantren terjaga kemandirianya jangan sampai pesantren punya ketergantungan terhadap pemerintah,’ tambahnya


Selain itu beliau jua menyinggung tentang alokasi dana pesantren dari APBD, “sangat memungkinkan, namun untuk dana abadi lwt APBD perlu kajian lebih,” tuturnya


Sebelumnya, komentar yang sama juga diberikan oleh KH Marzuki Mustamar, pada rapat PWNU dengan pengurus DPW PKB lalu.

Ia menganggap, kalau dibuat ribet dengan administrasi justru itu tidak baik bagi para kiai dan ulama pengasuh pesantren


“Ojo kiai sing ben dino ngajar kitab Shahih Bukhari-Muslim, kesel nyuwuk santri, bengi tangi, sik diribeti dengan formalitas (Jangan kiai yang setiap hari mengajar kitab Shahih Bukhari-Muslim, capek mengurus santri, bangun malam, masih diribeti urusan formalitas,” ujar Kiai Marzuki.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Sebaiknya pesantren menolak bantuan berbagai macam apapun dr pemerintah ,,karena pesantren sangatlah mandiri & bisa berdiri sendiri
    #salam santri