MALANG – Menjelang kongres IPNU ke 20 pada 12-15 agustus mendatang, berbagai isu atau bahasan sudah digaungkan untuk dijadikan kebijakan dan diputuskan pada kegiatan tersebut.
Salah satunya yakni penghapusan pimpinan komisariat perguruan tinggi (PKPT), Isu ini pertama dilontarkan oleh PBNU pada saat kegiatan debat calon ketua umum PP IPNU periode 2022-2025 yang meganggap bahwa bidang garap IPNU tidak pada mahasiswa.
Selanjutnya, Isu ini menjadi pokok bahasan diskusi di berbagai kelompok yang peduli terhadap keberadaan pimpinan tersebut. Romdloni selaku Ketua IPNU Kabupaten Malang mengatakan bahwa sertiap jajaran pimpinan wajib untuk melindungi serta memberikan wadah seluasnya untuk rekan-rekan yang mau berjuang dimanapun.
“Setiap seorang pemimpin wajib hukumnya untuk melindungi seluruh warganya, begitupun di organisasi setiap pimpinan/ketua wajib untuk melindungi anggotanya serta memberikan peluang selebar mungkin untuk mengembangkan kapasitas pribadi masing-masing anggota tersebut.”
PC IPNU Kabupaten saat ini hanya memilihi 1 PKPT. Jika diperhitungkan PKPT di kabupaten malang ini pun juga masih minim sekali peminatnya dan bahkan sedikit sekali anggotanya dibandingkan dengan salah satu PAC saja.
Namun, beberapa PAC saat ini penggeraknya adalah kader PKPT yang telah lulus dari perguruan tinggi dari berbagai daerah.
“Beberapa PAC di kabupaten malang ini banyak yang lulusan PKPT yang ketika kembali ke daerahnya juga sangat berkontribusi lebih untuk memajukan organisasi IPNU ini” sambung Romdloni
Tidak hanya itu, jika dipandang lebih jauh lagi saat ini banyak sekali kader-kader PKPT yang duduk di kepengurusan Pimpinan cabang, Pimpinan Wilayah bahkan Pimpinan Pusat.
Maka dari itu dzolim bagi kader yang lahirnya dari PKPT jika menyepakati isu Pengahapusan PKPT.
“Toh sekarang juga banyak juga Pengurus PC, PW, bahkan PP yang memulai karir organisasi IPNU dari PKPT, dzlolim mereka yang menyepakati rencana Penghapusan PKPT pada kegiatan kongres yang akan datang.” Pungkas Romdloni.
