SURABAYA-Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdhatul Ulama (LPPNU) Jawa Timur secara tegas menolak rencana impor beras. Pernyataan tersebut tercetus dalam rapat koordinasi secara daring bersama seluruh Pengurus Cabang LPPNU se Jatim terkait rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras, Jumat (12/03/2021).
“Kami di Madura menolak import beras dan juga komoditas pertanian apapun yang bisa merugikan petani,” kata Ketua LPPNU Sampang Asfihani, diamini Ketua LPPNU Kangean, Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan.
Mereka menilai Pembukaan keran impor beras ini dinilai merugikan petani karena bisa menyebabkan anjloknya harga jual gabah kering panen (GKP).
Ketua LPPNU Jember Gus Ovie Faisol menyampaikan bahwa LPPNU di Tapal Kuda jelas-jelas menolak rencana impor tersebut. Ia bahkan meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memasok beras dari petani NU jika memang dirasa kurang stok, bukan malah mengimpor dari Negara lain.
“Jangan sakiti hati kami dengan cara impor kami. Di saat panen raya, kami akan lakukan gerakan jika ini diteruskan,” kata Ketua PC LPPNU Pasuruan, Hasan Gholib.
Penolakan serupa juga disampaikan PC LPPNU lainnya di rapat koordinasi. Di antaranya dari LPPNU Bangil, Lumajang, Malang Raya, Blitar, Kediri, Tulungagung, Gresik, Lamongan, PC LPPNU Babat dan PC LPPNU Tuban, dan lainnya.
Mariadi Nur Amali dari PC LPPNU Nganjuk mengatakan, karena impor beras yang dilakukan pemerintah, harga gabah anjlok sebesar Rp.3.500 – Rp.3.600. Itu jauh dari harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp. 4.200.
“Hari ini harga gabah hancur gara-gara kebijakan rencana impor beras, di Nganjuk harga saat ini Rp3.500 – Rp3.600.” ujar Mariadi.
Sementara itu, Ketua PW LPPNU Jatim Ghufron Ahmad Yani mengatakan bahwa rapat secara daring itu merupakan konsolidasi LPPNU se Jatim sebagai wujud pembelaan terhadap nasib petani. Itu sesuai amanat PWNU kepada LPPNU. Menurutnya, rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah sangat memberatkan petani.
“Saya minta kepada pemegang kebijakan untuk membatalkan rencana impor beras ini karena sangat melukai hati para petani dan secara data statistik kita surplus beras, apalagi di Jatim sebagai penyangga pangan nasional” kata Yani.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa hasil rapat koordinasi LPPNU Jatim tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar menindaklanjuti aspirasi tersebut dan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Pewarta : Heru
